TIMES MATARAM, LOMBOK UTARA – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara nomor urut 3, Dr. TGH. Muhsin Efendi, LC.,MA dan H Junaidi Arif, SP (Muchsin -Junaidi) menyatakan siap mundur bila program unggulan Dusun Mandiri tak mampu direalisasikan kepada masyarakat ketika menerima mandat masyarakat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara terpilih.
“Kami pasangan MJA, jika dalam dua tahun pemerintahan kami, program unggulan Dusun Mandiri tidak bisa berjalan, maka kami siap mundur. Sikap ini sebagai bentuk pertaruhan integritas kami,” kata Calon Bupati Lombok Utara nomor 3, Muhsin Efendi didampingi Calon Wakilnya, Junaidi Arif pada closing statemen pada debat terbuka perdana antar Paslon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Lombok Utara 2024 di Hotel Bay Marina, Medana, Rabu malam (30/10/2024).
Ia menegaskan, Paket MJA hadir dengan membawa program baru untuk masyarakat Lombok Utara, yang memastikan pembangunan di Lombok Utara akan menjunjung tinggi asas kesetaraan dan berkeadilan, karena selama ini pembangunan di Lombok Utara belum merata dan belum berkeadilan.
“Untuk menjunjung kesetaraan dan keadilan, maka paket MJA akan mengalokasikan anggaran Rp100 hingga Rp300 juta per dusun per tahun, program ini menjadi program unggulan di pemerintahan kami, yang tidak mengganggu alokasi anggaran regular,” tegasnya.
Para simpatisan Paslon MJA salam tiga jari di lokasi debat. (Foto : Hery Mahardika/TIMES Indonesia)
Program ini merupakan keinginan berbagi dengan masyarakat dusun di tengah-tengah mereka dalam membantu permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Setiap dusun memiliki masalah-masalah sendiri sehingga dengan hadirnya program ini akan menyelesaikan, dan mengajak masyarakat dusun untuk merencanakan dan mengawal, hadir dengan perencanaan dari masyarakat dusun itu sendiri.
“Sehingga bentuk komitmen kami kepada masyarakat Lombok Utara, menjadikan program ini sebagai wujud pemerataan pembangunan masyarakat Lombok Utara, supaya masyarakat mendapatkan keadilan, kesempatan yang sama, membangun Lombok Utara yang lebih baik dan bermartabat berasaskan kesetaraan dan keadilan,” tegasnya lagi.
Seusai debat berlangsung, Ketua Partai Koalisi MJA, Ada Malik mengatakan, program Dusun Mandiri pemberian bantuan Rp100-300 juta oleh MJA terus berkomitmen soal program unggulan tersebut.
“Masyarakat diminta supaya tidak terpengaruh oleh isu-isu dan propaganda yang dikembangkan oleh oknum tidak bertanggungjawab,” katanya.
Setiap calon kepala daerah tentu memiliki strategi atau cara yang berbeda-beda untuk mewujudkan visi-misi serta program yang dijanjikan kepada masyarakat. Program dusun mandiri sudah dilakukan analisa dan perhitungan anggaran yang matang sebelum dituangkan menjadi program unggulan. Terkait sumber anggaran tentu berdasarkan APBD Lombok Utara.
“Saya minta kepada seluruh masyarakat Lombok Utara untuk tidak terpengaruh terhadap isu-isu ataupun propaganda yang mengatakan ini program mimpi atau sebutan lain,” tegasnya.
Dirinya menanggapi sumber anggaran yang ditanyakan oleh paslon nomor 1, Najmul-Kus dalam debat, bahwa pasangan calon MJA mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, tentu yang dijanjikan untuk membiayai program Dusun Mandiri itu adalah APBD Lombok Utara. Sebagai contoh tahun 2022 kemarin daerah pernah membangun kantor bupati dengan anggaran yang cukup besar juga itu pun mampu.
Ketua Partai Koalisi MJA, Ada Malik (paling kiri) menjadi garda terdepan untuk pemenangan MJA. (Foto : Hery Mahardika/TIMES Indonesia)
“Kantor bupati, kita biayai dari APBD sebesar Rp 43 miliar, padahal waktu itu APBD kita masih di bawah satu triliun. Sementara sekarang di tahun 2024 ini APBD kita hampir 1,2 triliun," jelas mantan anggota DPRD kabupaten dua periode ini.
"Maka kami sangat yakin program ini wajib bisa kami laksanakan dan bahkan kami berkomitmen bila kami paket MJA tidak bisa merealisasikan kami siap mundur. Ingat, komitmen ini hanya ada di paket MJA tidak ada di paket lain,” sindirnya.
Pihaknya atas nama pimpinan partai PKB di Kabupaten Lombok Utara, memastikan kepada semua anggota fraksi PKB wajib untuk mengawal program Dusun Mandiri tersebut ketika paket MJA ini diberikan amanah oleh masyarakat lombok Utara menjadi bupati dan wakil bupati. Ia juga mengharapkan agar semua pihak saling menghargai ide gagasan dan program masing masing paslon.
“Agar pemimpin yang dilahirkan dari pemilukada tahun ini benar benar masyarakat KLU mendapakatkan pemimpin yang sehat dan kuat dan memiliki gagasan bagus untuj kemajuan Lombok Utara kita tercinta ini bukan program rutinitas biasa aja,” tutupnya. (*)
Pewarta | : Hery Mahardika |
Editor | : Faizal R Arief |