TIMES MATARAM, LOMBOK – Dr. Fitry Primadona, S.Si., M.M, Peneliti dan praktisi halal tourism, menegaskan perlunya reformasi kelembagaan dalam mengembangkan pariwisata halal di Indonesia, khususnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. 

Menurutnya, ekosistem wisata halal tidak boleh hanya bertumpu pada pencitraan, tetapi harus menunjukkan kinerja nyata di lapangan. Hal tersebut disampaikan Fitry dalam Sidang Terbuka Program Doktor di IPB University, Selasa (21/10/2025). 

Ia menyoroti kesenjangan antara reputasi global Lombok sebagai ikon wisata halal nasional dan fakta di lapangan yang masih belum solid dalam pemenuhan standar pelayanan halal.

“Kita sudah melejit dalam branding, tetapi belum kokoh dalam governance. Wisata halal harus bergerak dari pencitraan menuju transformasi kelembagaan,” ujarnya.

Sejak 2015, Lombok dikenal sebagai pionir wisata halal di Indonesia. Fitry memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan masih ada pekerjaan besar yang harus dibereskan.

Berdasarkan data BPS NTB, jumlah kunjungan wisatawan pada 2019 mencapai 3,7 juta wisatawan, di mana 30 persennya adalah wisatawan Muslim. Pandemi sempat membuat kunjungan anjlok hingga 55 persen, dan hingga kini pemulihan masih belum merata.

Survei Pusat Litbang Pariwisata NTB pada 2021 mengungkap, 40 persen wisatawan Muslim belum puas terhadap fasilitas halal, dan 35 persen masih kesulitan mendapatkan informasi layanan halal secara digital.

Fitry menjelaskan bahwa lemahnya payung hukum menjadi akar masalah fundamental. Sejak dicabutnya Permenpar 2/2014 tentang hotel syariah, tidak ada regulasi nasional yang secara spesifik mengatur destinasi halal. Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 dinilai terlalu normatif, sementara Perda NTB No. 2/2016 bersifat lokal dan terbatas.

“Implementasi di lapangan sporadis dan bergantung pada kesadaran pelaku usaha. Ini tidak cukup untuk membangun kepercayaan wisatawan,” tegasnya.

Trust Menjadi Faktor Kunci

Penelitian Fitry menggunakan metode exploratory sequential design, melalui 54 FGD pemangku kepentingan dan survei terhadap 600 wisatawan Muslim.

Hasilnya menyimpulkan bahwa kesetiaan wisatawan halal (revisit dan recommendation intention) ditentukan oleh tiga faktor utama:

1. Atribut layanan halal

2. Nilai yang dirasakan wisatawan

3. Kepercayaan terhadap destinasi

Realitas yang ditemukan, kurang dari 60 persen pelaku industri di Lombok menjalankan standar halal secara konsisten. Padahal pelaku UMKM menjadi motor utama dalam rantai pasok wisata halal.

“Selama ekosistem pendukungnya belum kuat, maka pengalaman wisata halal akan timpang dan sulit bersaing di pasar global,” tambahnya.

Melalui risetnya, Fitry merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat daya saing pariwisata halal Lombok dan Indonesia:

Pertama, Regulasi nasional terpadu lintas kementerian untuk destinasi halal.

Kedua, Badan koordinasi khusus yang memiliki mandat implementatif.

Ketiga, Insentif dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM.

Keempat, Digitalisasi penuh informasi fasilitas halal dan sistem layanan publik.

Kelima, Dashboard transparansi kinerja berbasis data.

Langkah ini, menurut Fitry, merupakan pergeseran dari branding halal menuju governance halal untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.

Di akhir pemaparannya, Fitry menegaskan bahwa wisata halal adalah strategi ekonomi inklusif, bukan eksklusif atas dasar agama.

“Wisata halal adalah peluang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Lombok harus naik kelas, dari ikon branding menjadi model transformasi dunia,” pungkasnya. (*)