TIMES MATARAM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa, 17 Februari 2026. Sidang ini menjadi penentu awal pelaksanaan ibadah puasa bagi umat Islam di Indonesia.

Sidang Isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pemerintah menegaskan, keputusan awal Ramadan akan diumumkan secara resmi setelah seluruh rangkaian sidang selesai.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa Sidang Isbat akan dihadiri perwakilan organisasi masyarakat Islam, kedutaan besar negara-negara Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, ahli falak, DPR, serta perwakilan Mahkamah Agung.

“Sidang Isbat dilaksanakan melalui tiga tahapan utama,” ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Tahap pertama berupa pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi (hisab). Tahap kedua adalah verifikasi hasil rukyatul hilal yang dilakukan di 37 titik pemantauan di berbagai wilayah Indonesia. Tahap terakhir berupa musyawarah dan pengambilan keputusan yang hasilnya diumumkan kepada masyarakat.

Abu Rokhmad menegaskan, dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri 1 Syawal, dan Idul Adha, Kemenag mengintegrasikan metode hisab dan rukyah. Ia mengimbau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

IKN Menjadi Lokasi Rukyatul Hilal

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menyampaikan bahwa Kemenag akan mengirimkan para ahli ke lokasi rukyatul hilal yang dinilai potensial untuk mengamati hilal secara jelas.

“Jika memungkinkan, tahun ini Masjid Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah diresmikan beberapa waktu lalu akan dijadikan salah satu lokasi rukyatul hilal,” kata Arsad.

Selain itu, Kemenag juga berencana menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar hukum pelaksanaan Sidang Isbat. PMA tersebut diharapkan menjadi pijakan hukum sekaligus menjawab pertanyaan publik terkait dasar penetapan awal bulan Hijriah.

Dalam penentuan awal Ramadan, pemerintah juga merujuk pada kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Berdasarkan kriteria tersebut, awal bulan Hijriah ditetapkan apabila tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi mencapai 6,4 derajat.

Apabila rukyatul hilal tidak berhasil, penetapan awal bulan Hijriah dilakukan dengan metode istikmal, yakni menyempurnakan jumlah hari dalam bulan berjalan menjadi 30 hari, dengan tetap menunggu hasil Sidang Isbat.

Di sisi lain, potensi perbedaan awal Ramadan 2026 tetap terbuka. Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu Legi, 18 Februari 2026.

Penetapan tersebut didasarkan pada metode hisab hakiki oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yang berpedoman pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebagaimana tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025. (*)