TIMES MATARAM, LOMBOK UTARA – Enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (DPRD KLU) dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Fraksi PKB) saat ini sedang turun menyerap aspirasi masyarakat melalui reses perdananya selama enam hari.

"Hari ini, saya turun melakukan reses perdana sebagai anggota dewan baru," ucap Anggota DPRD KLU, Sutranto dihadapan konsituennya, Jumat (1/11/2024).

Reses perdana pada sidang ke-III tahun anggaran 2025 ini, Sutranto didampingi Ketua DPC PKB KLU yang juga duduk sebagai anggota DPRD NTB, H Jamhur, Sekretaris DPC PKB KLU, Ada Malik, Anggota DPRD KLU, Agus Jasmani. 

"Reses perdana ini saya laksanakan di rumah salah satu kader PKB yang ikut nyaleg kemarin. Lokasi ini kita pilih sebagai pemberdayaan seluruh caleg turut serta memberikan suara untuk PKB," katanya.

Melalui reses ini, dirinya dapat menyerap aspirasi masyarakat yang dapat diusulkan ke daerah untuk dimasukan ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan. 

"Apa yang menjadi usulan masyarakat kita tulis, dan kita minta segera membuat proposal agar segera kita masukan ke dalam pokir," terangnya.

Anggota DPRD KLU, Agus Jasmani menyampaikan, apa yang menjadi aspirasi akan menjadi catatan untuk dimasukan dalam pembahasan anggaran daerah, tentu akan dipilah mana menjadi prioritas utama sesuai kemampuan anggaran daerah.

"Yang jelas, aspirasi masyarakat harus direalisasikan," kata Ketua DPRD KLU Milineal ini.

Sementara itu, Ketua DPC PKB KLU, H Jamhur menyampaikan, enam anggota DPRD KLU dari fraksi PKB yang melaksanakan perdananya harus benar-benar dilakukan secara menyeluruh sehingga aspirasi masyarakat dapat diserap.

"PKB punya enam anggota dewan di KLU, dan kita tetap berkomitmen menyerap aspirasi masyarakat yang dimasukan sebagai pokirnya nanti," ucapnya.

Ia juga menekankan kepada seluruh anggota dewan dari fraksi PKB tidak boleh suka gonta-ganti kartu nomor handphone, dan harus mudah berkomunikasi dengan konstituen.

"Tidak boleh anggota dewan dari PKB non aktifkan handphone, apalagi sulit dihubungi," imbuhnya. 

Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, ada banyak usulan masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat seperti bantuan UMKM, infrastruktur jalan, lampu penerang jalan, dan bantuan ekonomi lainnya. 

"Dari aspirasi ada yang bisa di-cover melalui anggaran daerah, dan juga anggaran provinsi. Untuk program dalam bentuk besar, saya masukan lewat program aspirasi saya," kata anggota DPRD Provinsi ovinsi NTB dua periode ini.

Ditambahkan, Sekretaris DPC PKB KLU, Ada Malik menekankan kepada anggota dewan dari fraksi PKB harus tetap menjaga kekompakan dan mendengarkan aspirasi konstituen. 

"Tetaplah merawat konstituen sebagai bentuk kecintaan masyarakat kepada PKB," tegasnya.

Fraksi PKB harus mampu mengawasi kebijakan pemerintah daerah agar kebijakan daerah untuk kepentingan masyarakat KLU.

"Tetap awasi agar penyusunan anggaran daerah berpihak utama untuk kepentingan masyarakat. Apalagi sekarang sudah masuk pembahasan anggaran murni tahun 2025," imbuhnya.(*)