TIMES MATARAM, LOMBOK TIMUR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur atau PPP Lombok Timur secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Muhamad Mardiono untuk kembali memimpin sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP periode 2025–2030.

Dukungan ini disampaikan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-X PPP yang akan digelar di Jakarta pada 27–29 September 2025, mendatang.

Ketua DPC PPP Lombok Timur, Lalu Husnan Karyadi, menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai calon Ketua Umum kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Nusa Tenggara Barat (NTB), dan siap mengikuti arahan dari tingkat wilayah.

“Keputusan calon Ketua Umum kami serahkan kepada DPW, dan siap mengikuti arahan DPW. Kami sami’na wa atho’na terhadap ke mana arah dukungan DPW,” kata Lalu Husnan Karyadi, Kamis (4/9/2025).

Kader Asli Dibutuhkan untuk Pimpin PPP

Lebih lanjut, Ketua Fraksi FPR DPRD Lombok Timur itu menyampaikan bahwa pasca tidak lolosnya PPP ke parlemen pada Pemilu 2024, partai memerlukan pemimpin yang benar-benar memahami karakter dan kultur internal partai, bukan figur baru yang belum dikenal oleh para kader di akar rumput.

“Kebutuhan partai di masa depan itu hanya ada pada sosok Bapak Mardiono. Sangat tepat jika Pak Plt Ketum memimpin kembali partai ini. Ya, kita hilangkan Plt-nya, dan kita sahkan beliau sebagai Ketua Umum dalam forum Muktamar nanti,” terang Husnan.

Harapan Muktamar Kondusif dan Aklamasi 

Pria asal Jerowaru yang dikenal ramah ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan Muktamar berlangsung secara kondusif tanpa perpecahan, agar PPP bisa segera melakukan konsolidasi dan mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029.

“Kita berharap Muktamar berjalan kondusif dan secara aklamasi, tidak ada riak-riak yang menimbulkan gangguan untuk kebesaran partai ke depan. DPC Lombok Timur satu komando bersama DPW,” tegasnya.

Menurut Hyanan, tantangan PPP ke depan akan sangat berat, terutama karena partai tidak memiliki kursi di parlemen.

"Oleh karena itu, konsolidasi internal dari pusat hingga daerah harus dipercepat agar PPP tetap eksis dalam kancah politik nasional," kata Husnan, menambahkan. (*)