TIMES MATARAM, MATARAM – Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), terancam kembali menyandang status darurat sampah. Ancaman ini muncul akibat kebijakan pembatasan ritase pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat, yang mulai berlaku 10 Desember 2025.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menyatakan kekhawatirannya. “Kalau kondisi itu terjadi dalam jangka waktu lama, Mataram bisa kembali berstatus darurat sampah. Bahkan levelnya lebih tinggi,” ujarnya di Mataram, Selasa (9/12/2025).

Padahal, status darurat sampah di Mataram baru dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 26 Oktober 2025 lalu. Kebijakan baru TPA Kebon Kongok membatasi pengangkutan sampah dari DLH Kota Mataram, DLH Lombok Barat, dan sampah mandiri menjadi hanya satu ritase dari normal empat ritase, serta melarang pembuangan sampah organik sisa makanan (food waste).

Pemkot Mataram mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk turun tangan memediasi pertemuan dengan Kabupaten Lombok Barat guna mencari solusi cepat. “Masalah itu tidak bisa ditangani hanya Kota Mataram atau Lombok Barat semata, tapi pemerintah provinsi harus ikut turun tangan,” tegas Alwan.

Permasalahan semakin kompleks karena Mataram tidak memiliki lahan alternatif untuk menampung sementara volume sampahnya yang mencapai 200-220 ton per hari. TPS Sandubaya sudah hampir penuh, sementara lahan cadangan di Bagek Kembar tidak bisa lagi digunakan karena akan dibangun fisik oleh Kementerian PU.

Sebagai jalan keluar sementara, Pemkot Mataram akan berkoordinasi untuk memanfaatkan lahan sewa seluas 1,2 hektare di Kebon Ayu, Lombok Barat. “Prinsipnya, kami berharap ada solusi alternatif lahan sementara untuk menampung sampah,” pungkas Sekda, seraya mengingatkan dampak penumpukan sampah terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat, termasuk anak sekolah.