PANGANDARAN – Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Pangandaran menugaskan 981 personel untuk melakukan pendataan keluarga.

Sekretaris DKBP3A Kabupaten Pangandaran Aa Sukmadi mengatakan, tim pendataan keluarga akan segera mendata langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan menyeluruh.

"Agendanya mulai 16 Juni sampai 30 September 2025 verval KRS dengan sasaran verval pasangan usia subur, hamil, baduta dan balita," kata Aa Sukmadi, Jumat (11/7/2025).

Aa Sukmadi menambahkan, selanjutnya untuk agenda pemutakhiran pendataan keluarga 2025 dilaksanakan pada 22 Juli sampai 21 Agustus 2025 dengan sasaran keluarga pada 48 Desa Lokus di Kabupaten Pangandaran.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan untuk memperoleh data akurat dan mutakhir terkait kondisi keluarga di wilayah Pangandaran," tambahnya.

Baca juga

Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Membatasi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi

Dijelaskan Aa Sukmadi menjelaskan, pendataan ini mencakup informasi seputar struktur keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga kondisi rumah tangga yang berkaitan dengan upaya pembangunan keluarga berkualitas.

"Pendataan ini sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan keluarga, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan di daerah," jelasnya.

Aa Sukmadi mengimbau, seluruh masyarakat untuk mendukung kegiatan ini dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas di lapangan. Data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan.

"Tim pendata yang terdiri dari petugas lapangan dan kader KB akan mulai melakukan kunjungan ke rumah masyarakat," papar Aa Sukmadi.

Baca juga

Tiket Pesawat Mahal, Transportasi Laut Jadi Harapan Warga Sumba Timur

Mereka akan dibekali dengan identitas resmi dan perlengkapan pendukung untuk memastikan proses berjalan lancar, aman, dan akurat.

DKBP3A juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas tanpa identitas yang jelas. Jika ditemukan hal mencurigakan, warga diminta segera melapor ke aparat Desa atau pihak berwenang setempat.

Dengan adanya pendataan ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih tepat sasaran dalam menyusun program peningkatan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Pangandaran  (*)