TIMES MATARAM, MATARAM – Anggota DPR RI, H Bambang Kristiono (HBK) memulai program pemugaran 50 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lombok. Program bedah rumah ini merupakan wujud nyata kehadiran HBK di tengah masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan akibat pandemi Covid-19.

"Saya berharap program pemugaran RTLH di Pulau Lombok ini akan memberi kontribusi terhadap pengurangan rumah tidak layak huni,” kata HBK, kepada TIMES Indonesia, Rabu (4/8/2021).

Ia menuturkan, banyak masyarakat di Pulau Lombok yang saat ini masih tinggal di rumah-rumah yang kondisinya tidak layak huni. Terutama akibat bencana gempa besar beruntun yang melanda pada tahun 2018 lalu. 

"Inilah kenyataannya di lapangan. Masih banyak saudara-saudara dan keluarga besar kita yang menjadi korban gempa, namun masih belum tersentuh dengan bantuan,” ucap pria yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo Subianto ini.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menyampaikan, dirinya kemudian berinisiatif mencari program bantuan bedah runah di Komisi V DPR RI. HBK mengetahui kalau pemerintah sebetulnya memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sebelumnya dikenal dengan program bedah rumah. 

Program ini ada di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam realisasinya, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Komisi V DPR RI untuk menyalurkan BSPS ini kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka mendapatkan rumah tinggal yang layak huni. 

Namun begitu, ketika HBK berjuang mendapatkan program ini rupanya program PSBS ini hampir terdistribusi dan terealisasi seluruhnya di tahun anggaran 2020/2021.

Sebelumnya HBK telah mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang Kepala BNPB nya pada waktu itu, Letjen TNI Doni Monardo adalah teman sekelasnya saat menempuh pendidikan di Akmil Magelang. 

Namun, rupanya, bantuan RTLH di BNPB juga telah terdistribusi dan terealisasi seluruhnya di Pulau Lombok dan telah pula diserah-terimakan kepada masyarakat.

Resah dengan kondisi masyarakat Pulau Lombok yang masih tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni, HBK tidak menyerah. Ia kemudian menggalang bantuan koleganya di Komisi V DPR RI agar ada bantuan bedah rumah yang bisa direalisasikan di tahun ini.

"Alhamdulillah, berkat doa saudara-saudara dan keluarga besar kita di Pulau Lombok, akhirnya kami mendapatkan 50 paket program bedah rumah tersebut dari teman-teman di Komisi V DPR RI,” tuturnya.

HBK menyebutkan, untuk tahun anggaran 2020/2021 ini total ada 50 paket program bedah rumah yang akan disalurkan pihaknya di lima Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Lombok.

Diakui HBK, bahwa jumlah tersebut memang masih sangat jauh dari kebutuhan yang diperlukan oleh mssyarakat. Namun, dia memastikan, untuk tahun anggaran 2021/2022, sudah disiapkan sedikitnya 300 paket bantuan bedah rumah untuk masyarakat Pulau Lombok.

"Saat ini, tim sedang menginventarisir, mendata dan memastikan rumah-rumah yang tidak layak huni di wilayahnya masing-masing agar program bedah rumah ini benar-benar efektif dan tepat sasaran," ujarnya.

Lebih lanjut, HBK mendorong pemerintah daerah juga masyarakat yang lain untuk mengambil peran serupa. Bersama-sama membantu mereka yang kurang beruntung, yang sampai saat ini belum mampu memiliki rumah yang layak huni.

"Program ini akan menumbuhkan sikap kegotong-royongan yang merupakan warisan luhur dari nenek moyang kita yang hidup di bumi Indonesia," kata Anggota DPR RI, H Bambang Kristiono (HBK), saat memberi keterangan terkait penyaluran bantuan bedah rumah di Lombok. (*)