TIMES MATARAM, BANDUNG – Kepengurusan Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Barat (AMSI Jabar) periode 2020-2023 dilantik, Sabtu (27/11/2021). Pengukuhan dilakukan di Trans Hotel, disusul gelaran seminar bertajuk 'Media Siber di Jabar: Sehat Bisnisnnya, Berkualitas Kontennya'.

Ketua AMSI Jabar, Riana A Wangsadiredja, mengatakan bahwa pelantikan AMSI Jabar baru dilakukan pada tahun ini mengingat masih terjadi penularan sporadis pandemi Covid-19 yang belum memungkinkan acara tatap muka digelar.

"Jadi pelantikannya baru bisa diakukan tahun ini," ujar Riana.

Menurut Riana, selain pelantikan pengurus, AMSI Jabar juga menggelar seminar yang intinya menekankan eksistensi AMSI Jabar saat ini bahwa AMSI Jabar menaungi perusahaan-perusahaan media siber di Jabar.

"Kami ingin mengajak perusahaan media untuk bergabung dan men-standard kan perusahaannya sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Pers," ujar Riana.

Ketua AMSI Wenseslaus Manggut menjelaskan mengapa AMSI perlu hadir dan kuat di tengah pesatnya bisnis media.

Menurutnya, hari ini media mainstream menghadapi tantangan berat karena setiap orang bisa menjadi produsen berita sekaligus mendistribusikannya. Masalah isu hoaks pun tak bisa dihindarkan. Bahkan dalam ekosistem media online, isu hoaks laku di pasaran.

"Ini kenyataan hari ini. Maka AMSI perlu terus membangun dirinya, sebagai perushaan media yang sehat dan kontennya berkualitas," ujarnya dalam sambutan pelantikan AMSI Jabar.

Wagub Jabar Ajak Kolaborasi

Dalam acara ini, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyambut baik kehadiran AMSI yang menurutnya mampu menjadi perpanjangan pemerintah dalam menyerap persoalan yang terjadi di masyarakat.

"Pemerintah dengan pers harus mampu berkolaborasi untuk sama-sama membangun, karena melalui media, pemerintah akan mengetahui informasi apapun dan begitu pun pemerintah akan mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat," katanya.

Dia meminta manfaat AMSI Jabar benar-benar dirasakan masyarakat. "AMSI diharapkan semakin dirasakan kehadirannya oleh anggota dan masyarakat," katanya.

Kepada pengurus yang baru dilantik, Uu harap AMSI Jabar mengusung semangat baru agar jauh lebih baik. Uu mengakui, dewasa kini semakin banyak media siber di Indonesia, khususnya di Jabar.

Namun begitu banyak dari media lebih fokus pada bisnis dan mengabaikan persatuan dan kesatuan. Oleh karenanya Uu harap hadirnya AMSI bisa menjaga kualitas media-media siber di Jabar.

"Banyak media mengabaikan rasa persatuan dan kesatuan," ungkapnya.

Uu menegaskan, pemerintah sangat membutuhkan peran media. Media diharapkan bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah. "Dengan media kami bisa mendengarkan apa yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

Seminar Media Siber Sehat

Di Indonesia, berdasarkan catatan Dewan Pers, pada 2018, terdapat 43.000 media online dari 47.000 media massa. Tidak semua media melengkapi dirinya dengan aspek legalitas yang memadai, demikian juga dengan sumber daya manusianya sebagai awak media.

Problem inilah yang jadi persoalan media hari ini. Banyak media yang performa perusahaan tidak sehat sehingga menghasilkan produk jurnalistik yang tidak berkualitas.

Media online sebagai sebuah keniscayaan di tengah era digital, menjadi rujukan masyarakat untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di luar rumah, termasuk landasan mengambil keputusan. Oleh karenanya konten media yang berita harus berkualias.

Faiz Rahman dari Diskominfo Jabar menjelaskan, pemerintah Provinsi Jabar mendorong media-media online di Jabar untuk terus meningkatkan kualitasnya karena memiliki peran penting dalam penyebaran informasi atau kebijakan dari pemerintah.

"Umumnya media-media yang bermitra dengan pemerintah adalah mereka yang memiliki legalitas, wartawannya juga melakukan uji kompetensi," ujarnya.

Bahkan, pemerintah juga berencana memfasilitasi awak media untuk mengikuti uji kompetensi.

Guntur Subagja Mahardika Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI, mengatakan pemerintah memiliki perhatian kepada keberlangsungan bisnis media. Selama pandemi Covid-19, dikatakan dia, belanja media terbanyak datang dari pemerintah.

Tantangan hari ini, media online berbasis jurnalistik dihadapkan pada media sosial yang juga turut memproduksi dan mendistribusikan informasi. Namun, media online memiliki kelebihan untuk bisa dipercaya pembaca karena ada aturan cek fakta dan aturan perundang-undangan dalam menjalankan bisnisnya.

Hendrayana Direktur Eksekutif LPDS mendorong media-media online, tak hanya anggota AMSI untuk memenuhi aspek legalitas. Sebab, jika terjadi sengketa berita, awak media dan perusahaan pers bisa menyelesaikannya menggunakan UU Pers No 40 tahun 1999.

"Kalau perusahaanya tidak ada badan hukum, kalau ada sengketa media atau berita, ranahnya jadi UU ITE," ujarnya.

Teten Indra Abdillah Komisaris Utama PT New Inspirator, sebagai pelaku usaha bisa media, berharap pemerintah daerah maupun pusat bisa selektif dalam bermitra dengan media. "Kami berharap pemerintah bermitra dengan media-media yang perusahaanya jelas, wartawannya berkompeten, bukan media 'abal-abal," ujarnya.

Dengan demikian, perusahan media akan tumbuh menjadi media yang sehat dan menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas.

Kegiatan AMSI Jabar kali ini mendapat dukungan dari Pemprov Jabar, BNI, PDAM Kabupaten Bogor, produk herbal Gentong Geulis, dan Perum JasaTirta II.(*)